Sepatu Safety vs Sepatu Dinas: Panduan Alokasi untuk Pengadaan Perusahaan

Pengadaan alas kaki kerja sering disusun dalam satu permintaan untuk banyak jabatan. Tanpa pemetaan risiko, perusahaan dapat membeli sepatu safety untuk seluruh petugas, termasuk posisi yang bekerja di lobi atau ruang kantor. Sebaliknya, sepatu dinas biasa kadang diberikan kepada petugas yang rutin melintas di area bongkar muat atau ruang teknis.

Keputusan tersebut bukan sekadar soal tampilan seragam. Sepatu safety dan sepatu dinas memiliki tujuan penggunaan yang berbeda. Procurement, GA, dan HR perlu menghubungkan jenis alas kaki dengan area kerja serta risiko dominan agar anggaran tetap tepat sasaran dan perlindungan kerja tidak terabaikan.

Kenapa Sepatu Dinas dan Sepatu Safety Sering Tertukar dalam Pengadaan

Kedua jenis alas kaki sama-sama dapat berwarna gelap dan dipakai selama jam kerja. Kemiripan visual ini membuat dokumen kebutuhan kerap hanya mencantumkan “sepatu kerja” tanpa membedakan posisi pemakai atau kondisi area kerja. Akibatnya, satu spesifikasi diterapkan untuk semua petugas.

Padahal, sepatu dinas pada dasarnya mendukung kerapian dan keseragaman. Kebutuhannya relevan untuk petugas yang berhadapan dengan tamu, bertugas di area administrasi, atau berada di lingkungan dengan risiko kaki yang rendah. Untuk satuan pengamanan, penggunaan pakaian dinas dan kelengkapannya mengikuti peraturan Kepolisian tentang Pengamanan Swakarsa yang berlaku.

Safety shoes adalah alat pelindung diri, atau APD, bagi pekerja yang menghadapi risiko tertentu pada kaki. Saat menyusun spesifikasi teknisnya, tim pengadaan dapat merujuk ke panduan memilih safety shoes untuk teknisi dan maintenance gedung agar pembahasan kelas perlindungan dan kecocokan pekerjaan tetap terpisah dari keputusan alokasi ini.

Perbedaan Fungsi dan Dasar Regulasinya

Perbedaan utama sepatu safety vs sepatu dinas terletak pada fungsi pengadaannya. Sepatu safety disediakan untuk mengurangi paparan risiko kerja pada kaki. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 14 huruf c, mewajibkan pengusaha menyediakan APD secara cuma-cuma bagi tenaga kerja. Permenakertrans No. 8 Tahun 2010 juga mengatur penyediaan APD, termasuk pelindung kaki, yang memenuhi standar berlaku.

Dalam praktik industri, ISO 20345 lazim digunakan sebagai standar acuan untuk penggolongan kelas perlindungan sepatu pengaman. Standar ini antara lain menguji pelindung jari kaki terhadap impak 200 joule. Namun, acuan tersebut tidak berarti setiap jabatan otomatis memerlukan safety shoes. Kebutuhan harus ditetapkan setelah perusahaan menilai risiko pada area tugasnya.

Sebaliknya, sepatu dinas merupakan bagian dari kebutuhan seragam dan presentasi profesional. Spesifikasi dapat berfokus pada keseragaman model, warna, kenyamanan pemakaian, dan rentang ukuran. Untuk kebutuhan ini, tim dapat meninjau kategori sepatu dinas dan kerja perusahaan sebagai titik awal pengadaan.

Matriks Peran untuk Menentukan Jenis Alas Kaki

Matriks berikut membantu membedakan kebutuhan awal berdasarkan area kerja dominan. Penilaian risiko internal tetap diperlukan sebelum pesanan ditetapkan.

Untuk peran yang memiliki potensi bahaya, pemilihan safety shoes perlu menjadi bagian dari program APD. Pembaca dapat melihat konteks kewajiban dan standar pengadaannya pada panduan APD untuk perusahaan.

Dampak Salah Pilih terhadap Anggaran dan Risiko

Over-spec terjadi ketika perusahaan memilih safety shoes untuk posisi yang tidak menghadapi risiko yang memerlukan perlindungan tersebut. Selisih kebutuhan akan terasa signifikan ketika dikalikan jumlah petugas. Selain itu, alas kaki yang tidak sesuai aktivitas dapat membuat petugas kurang nyaman dan enggan menggunakannya secara konsisten.

Under-spec membawa konsekuensi berbeda. Sepatu dinas tidak boleh diposisikan sebagai pengganti APD bagi pekerja yang berada di area berisiko. Bila terjadi cedera, perusahaan menghadapi dampak terhadap pekerja dan tanggung jawab pengelolaan keselamatan kerja. Karena itu, keputusan tidak perlu dibangun dari asumsi bahwa satu jenis sepatu adalah pilihan paling serbaguna.

Cara yang lebih terukur adalah memisahkan kuantitas menurut kelompok peran. Procurement dapat meminta data jumlah petugas, titik kerja utama, dan pola perpindahan area dari pengguna internal. Data tersebut memberi dasar yang lebih kuat untuk menentukan jumlah sepatu dinas dan safety shoes pada satu periode pengadaan.

Menyusun Spesifikasi Pengadaan untuk Dua Jenis Sepatu

Dokumen permintaan penawaran sebaiknya membuat dua kelompok kebutuhan yang jelas. Dengan demikian, pemasok dapat memahami bahwa sepatu dinas dan safety shoes bukan item yang saling menggantikan.

• Cantumkan jabatan serta area kerja dominan untuk setiap kelompok pemakai.
• Untuk safety shoes, tuliskan kelas perlindungan berdasarkan hasil penilaian risiko, bukan berdasarkan asumsi umum.
• Untuk sepatu dinas, tetapkan kebutuhan keseragaman yang relevan bagi kebijakan perusahaan.
• Kelompokkan rentang ukuran dan jumlah pasang per posisi agar perhitungan kebutuhan dapat ditelusuri.
• Tentukan mekanisme evaluasi kondisi alas kaki. Penggantian umumnya dievaluasi setiap 12 sampai 24 bulan, bergantung pada intensitas pemakaian dan kondisi area kerja.

Jika perusahaan memerlukan contoh item dalam kategori safety, Safety Shoes Cladico dapat dijadikan rujukan kategori produk tanpa menganggapnya sebagai spesifikasi untuk semua jabatan. Detail kebutuhan tetap harus mengikuti penilaian risiko dan dokumen pengadaan perusahaan.

Pengadaan Sepatu Kerja melalui BAP General Trading

PT Badzlin Andalan Perkasa menyediakan kebutuhan pengadaan B2B untuk perlengkapan security, termasuk sepatu kerja perusahaan dan kebutuhan safety. Sampaikan daftar posisi, jumlah, rentang ukuran, serta area kerja Anda agar kebutuhan sepatu dinas dan safety shoes dapat dipisahkan sejak tahap penawaran. Untuk meminta penawaran, hubungi BAP melalui WhatsApp +62 811-8886-6877.